Headline News

26 Oktober 2011

Banyak Pejabat Daerah Simpan APBD di Rekening Pribadi

Jakarta, KOMENTAR
Yusun Husein mengakui bahwa selama dirinya memim-pin PPATK, menerima banyak laporan transaksi keuangan jajaran pejabat lembaga pemerintahan di daerah yang mencurigakan. Salah satunya, banyak pejabat yang memasukkan dana APBD ke rekening pribadinya. “Paling banyak menaruh (dana APBD, red) di rekening pribadi. Harusnya itu tidak boleh,” ujar Yunus Hussein di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/10).
Hal ini disampaikannya kepada wartawan yang mence-gatnya seusai upacara pelan-tikan Muhammad Yusuf seba-gai Ketua PPATK (Pusat Pela-poran Analisis Transaksi Ke-uangan). Yunus menyatakan, praktik penyalahgunaan jaba-tan seperti terjadi di hampir semua propinsi. Namun dia menolak mengungkap besaran nilai uang negara yang disimpan di dalam rekening pribadi oknum pejabat daerah tersebut.
“Kita tidak pernah hitung jumlahnya, tapi transaksinya. Kalau jumlahnya berputar-putar,” kilah Yunus. Menurut-nya, semua laporan temuan hasil analisa telah disampai-kan kepada lembaga penegak hukum. Sebab bukan wewe-nang PPATK menilai transaksi tersebut sebagai tindakan kriminal, terlebih melakukan tindakan hukum terhadap ok-num pejabat yang bersangku-tan. “Kriminal atau tidak, itu penyidik yang menentukan. Tanya saja ke penegak hukum, kita kasih umpan saja,” ujar Yunus yang saat ini adalah salah satu kandidat pimpinan baru KPK.
Yunus juga mengaku tidak tahu-menahu berapa banyak laporan PPATK yang sudah ditindaklanjuti penegak hu-kum. “Tanya penegak hukum.’’
Pada bagian lain, PPATK juga menyampaikan adanya 18 laporan hasil analisis (LHA) terkait kasus korupsi proyek wisma atlet di Kemenpora. Jum-lah tersebut terdiri dari 9 peru-sahaan dan 9 individu. Siapa saja mereka? “Menyangkut pe-rusahaan ada 9 LHA, individu 9 LHA. Total ada 18 LHA,” kata Yunus Husein saat jumpa pers usai serah terima jabatan di kantor PPATK, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (25/10).
Yunus menegaskan, laporan analisis tersebut hanya untuk kasus di Kemenpora. Belum ada penelusuran lain terkait ‘praktik’ Nazaruddin di kemen-terian berbeda. “Karena me-mang pos analisisnya di situ,” tambahnya. Lebih lanjut Yu-nus menjelaskan, laporan hasil analisis tersebut meru-pakan bentuk akhir dari 160 transaksi mencurigakan yang ditemukan PPATK selama ini. Semua laporan tersebut sudah dilaporkan ke KPK. “Kerja sama kami dengan KPK sudah ber-jalan baik selama ini,” ucap Yunus.
Sayangnya, Yunus enggan membeberkan lebih detail peru-sahaan apa dan siapa individu yang masuk dalam laporan tersebut. Dia menyerahkan semua dalam proses penyidikan lembaga penegak hukum. “Kami ini hanya pemberi umpan atau gelandang. Penyidiklah yang berhak melakukan pengusutan,” imbuhnya lagi.(zal/vvn